LAHAT,DS – Suasana ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lahat mendadak hening ketika Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan pengakuan mengejutkan. Di hadapan para wakil rakyat, ia secara terbuka mengakui kecewa gagalnya pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Penyesalan mendalam tak mampu disembunyikan Bursah. Pasalnya, kegagalan ini berdampak langsung pada masyarakat sejumlah anggaran yang seharusnya mengalir untuk program prioritas rakyat kini mengendap begitu saja.
”Anggota dewan boleh menyalahkan saya. Saya tidak tahu siapa yang salah, tetapi jujur, saya malu kepada masyarakat. Ada sisa anggaran yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, tetapi gagal direalisasikan,” ujar Bursah dengan nada penuh penyesalan usai sidang paripurna, Selasa (20/10/2026).
Bursah membeberkan, keterlambatan kronis menjadi akar masalah batalnya APBD-P ini. Menurutnya, idealnya proses KUA-PPAS APBD Perubahan dimulai sejak April dan tuntas pada Juli. Namun di Lahat, pembahasan justru molor hingga akhir September saat usulan anggaran masih menumpuk.
Akibat kekacauan jadwal ini, Bursah mengaku telah melayangkan teguran keras kepada jajarannya, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski APBD-P 2026 kandas, Bursah menegaskan bahwa arah Pembangunan Daerah dalam APBD Murni 2027 tidak akan goyah. Arah kebijakan tetap berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa sebagai fondasi kemajuan kota.
”Kita akan jalankan APBD sesuai aspirasi bersama. Waktu kita sangat terbatas, tersisa tiga tahun lagi. Setidaknya fondasi dasar untuk menata kota dan membangun desa harus kokoh, sehingga siap dilanjutkan pada periode berikutnya,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bursah menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat Lahat dan berjanji akan merombak total sistem penjadwalan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang.
”Atas kekhilafan kami dalam penyusunan APBD Perubahan ini, kami menyampaikan permohonan maaf. Ke depan, pembahasan harus tepat waktu, Mei mulai dibahas dan Agustus sudah ketok palu agar program pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun,”Ujarnya
(Anton)